Hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta Masuk Koran Harian Terbesar di Singapura
Sewa Ruang Kantor Jakarta Murah
UNIK SEMBARANGAN
RUMAH DIJUAL DI KARANGPUCUNG PURWOKERTO
SOURCE CODE VISUAL BASIC, VB.NET, dan PHP MURAH MERIAH
DVD Master PES (Pro Evolution Soccer) 2010-2011-2012, FM (Football Manager) 2010-2012, dan FIFA 2012
Agaknya
bukan hanya saya yang sependapat bahwa Pilkada Jakarta adalah cerminan
pertarungan antara Status Qua dan kekuatan pembaharuan. Shoeb kagda,
pemimpin redaksi GlobeAsia-Indonesia pun berpendapat serupa.
“In many ways, the gubernatorial race is a face-off between the status quo and a new emerging political class represented by Mr Joko, the current Mayor of Solo, a town in Central Java”
(Dalam banyak hal, pemilihan guberner (Jakarta) adalah pertarungan antara status quo dan kelas politik baru yang diwakili pak Joko, walikota Sola, sebuah kota di Jawa Tengah)
Begitu kutipan pendapat Shoeb Kagda dalam tulisan-nya yang berjudul “When checked shirts point to a trend” , di harian ”Today” harian terbesar kedua di Singapura, 15 Agustus 2012 lalu.
Pendapat Shoeb Kagda tidak berlebihan kiranya. Hiruk Pikuk Pilkada Jakarta saat ini, yang jauh lebih “meriah” dibanding pilkada Jakarta 5 tahuin sebelumnya dan juga juga lebih “meriah” daripada pilkada-pilkada di daerah daerah lain di indonesia, adalah gambaran sengitnya pertarungan antara Status Quo dan Kekuatan pembaharuan di Indonesia
Birokrat VS non Birokrat
Kandidiat Inkumbent ,Fauzi Bowo, adalah birokrat sejati. Karir nya di dunia birokrasi telah dirintis sejak puluhan tahun. Sebelum menjabat gubernur, Fauzi Bowo, telah 10 tahun menjabat wakil gubernur. Dan sebelumnya lagi, Fauzi Bowo telah berbagai jabatan di lingkungan Pemda DKI. Tag line “Serahkan pada ahlinya” yang diusung Fauzi Bowo dalam pilkada sebelumnya, sesuai dengan rekam jejak Fauzi Bowo. Pengalaman puluhan tahun menjadi birokrat memang mebuat Fauzi Bowo ahli di dunia birokrasi.
Latar belakang Jokowi berseberangan dengan Fauzi Bowo. Jokowi adalah seorang businessman, pengusaha.
Jika Fauzi Bowo ahli dalam hal birokrasi, Jokowi -sebagai pengusaha- adalah ‘korban’ dari berbelit-belitnya birokrasi pemerintahan. Dalam salah satu pidatonya Jokowi bercerita sebagai pengusaha, Jokowi sempat merasakan kesulitan mengembangkan usahanya karena terbentur masalah birokrasi. Untuk mendapatka ijin usaha, diperlukan waktu setidaknya 8 bulan. Majunya Jokowi menjadi walikota solo, tak lepas dari dorongan untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di kota Solo. Dan fakta menunjukkan, dengan berbekal pengalaman sebagai “korban birokrasi” Jokowi telah secara signifikan berhasil memperbaiki birokrasi di kota solo. Pengurusan KTP yang sebelumya diperlukan waktu berminggu-minggu dapat dipercepat menjadi hanya 1 jam. Begitu pula pengurusan ijin usaha, yang sebelumnya memerlukan waktu 8 bulan dapat dipangkas menjadi hanaya 6 hari saja.
“Penerus” Vs “Pendobrak”
Tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal, Fauzi Bowo, telah berhasil meneruskan kebijakan-kebijakan Gubernur sebelumnya. Seperti terlihat dari terus beroperasinya bus way yang telah dirintis oleh Sutiyoso, gubernur pendahulunya. Namun demikian, tidak semua kebijakan dan perencanaan yang telah dirintis Gubernur sebelumnya dapat dilanjutkan. Projek monorail terhenti, pembangunan MRT pun tersendat sendat. Lebih disayangkan lagi , tidak hanya kebijakan yang diteruskan oleh Fauzi Bowo, masalah-masalah krusial yang dihadapi Gubernur sebelumnya seperti banjir dan kemacetan juga terus berlanjut tanpa penyelasaian berarti yang dapat dirasakan oleh penduduk Jakarta.
Berbeda dengan Fauzi Bowo, rekam jejak Jokowi selama menjabat walikota Solo menunjukan bahwa Jokowi adalah seorang pendobrak. Mobil ESEMKA, beroperasinya Tram dikota Solo, serta pemindahan pasar secara sukarela tanpa penggusuran adalah beberapa contoh dobrakan, perubahan besar-besaran yang telah dilakukan Jokowi di kota Solo.
Korup vs Bersih
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2011 mendapat “opini wajar tanpa pengecualian” (WTP). Dalam berbagai kesempatan, Foke membangga- banggakan pencapaian ini. Namun demikian, pencapaian ini agaknya masih belum dapat mengangkat citra pemerintahan DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Foke, adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi. Apalagi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diberikan untuk pertama kalinya didapat setelah Foke memerintah lebih dari 4 tahun. Selama 3 tahun berturut turut sebleumnya opini LPKD Provinsi DKI jakarta hanya mendapat opinin “Wajar Dengan Pengecualian”.Pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan.
Selain itu, laporan PPATK yang mengungangkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta paling marak melakukan tindak pidana korupsi, menguatkan persepsi masyarakat bahwa Pemprove DKI jakarta dibawah kepemimpinan Foke, tidak bersih dari korupsi.
Di sisi lain, Jokowi dikenal sebagai tokoh yang bersih. Bung Hatta Anticorruption Award yang diterma Jokowi tahun 2010 dan dinobatkannyaJokowi sebagai satu dari 10 Tokoh yang mengubah Indonesia oleh Majalah Tempo di tahun 2008, semakin menguatkan integritas Jokowi sebagai tokoh yang bersih dari korupsi. Pemerintahan kota solo yang bersih dari korupsi, dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat kota Solo. Tak heran, jika pada periode jabatan kedua di kota Solo, Jokowi mampu meraih lebih dari 90% suara warga kota Solo, tanpa harus mengeluarkan banyak energi dan dana untuk kampanye.
**
Jakarta adalah Ibukota, kota terpenting di Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan: runtuhnya status Quo di Jakarta adalah awal dari runtuhnya status quo di Indonesia. Runtuhnya statsu quo adalah awal dari perubahan.
Dalam berbagai kejadian masa lalu upaya meruntuhkan status quo bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan tidak jarang “Status Quo” tampil sebagai pemenang mengalahkan kekuatan pembaharuan.
Lalu, bagaimana halnya dengan Jakarta? Apakah status quo, ataukah gerakan pembaharuan yang akan tampil sebagai pemenang dalam pertarungan ini? Semuanya akan ditentukan oleh penduduk Jakarta pada tanggal 20 September mendatang.
Singapura, 15 September 2012
S U M B E R
UNIK SEMBARANGAN
RUMAH DIJUAL DI KARANGPUCUNG PURWOKERTO
SOURCE CODE VISUAL BASIC, VB.NET, dan PHP MURAH MERIAH
DVD Master PES (Pro Evolution Soccer) 2010-2011-2012, FM (Football Manager) 2010-2012, dan FIFA 2012
|
“In many ways, the gubernatorial race is a face-off between the status quo and a new emerging political class represented by Mr Joko, the current Mayor of Solo, a town in Central Java”
(Dalam banyak hal, pemilihan guberner (Jakarta) adalah pertarungan antara status quo dan kelas politik baru yang diwakili pak Joko, walikota Sola, sebuah kota di Jawa Tengah)
Begitu kutipan pendapat Shoeb Kagda dalam tulisan-nya yang berjudul “When checked shirts point to a trend” , di harian ”Today” harian terbesar kedua di Singapura, 15 Agustus 2012 lalu.
Pendapat Shoeb Kagda tidak berlebihan kiranya. Hiruk Pikuk Pilkada Jakarta saat ini, yang jauh lebih “meriah” dibanding pilkada Jakarta 5 tahuin sebelumnya dan juga juga lebih “meriah” daripada pilkada-pilkada di daerah daerah lain di indonesia, adalah gambaran sengitnya pertarungan antara Status Quo dan Kekuatan pembaharuan di Indonesia
Birokrat VS non Birokrat
Kandidiat Inkumbent ,Fauzi Bowo, adalah birokrat sejati. Karir nya di dunia birokrasi telah dirintis sejak puluhan tahun. Sebelum menjabat gubernur, Fauzi Bowo, telah 10 tahun menjabat wakil gubernur. Dan sebelumnya lagi, Fauzi Bowo telah berbagai jabatan di lingkungan Pemda DKI. Tag line “Serahkan pada ahlinya” yang diusung Fauzi Bowo dalam pilkada sebelumnya, sesuai dengan rekam jejak Fauzi Bowo. Pengalaman puluhan tahun menjadi birokrat memang mebuat Fauzi Bowo ahli di dunia birokrasi.
Latar belakang Jokowi berseberangan dengan Fauzi Bowo. Jokowi adalah seorang businessman, pengusaha.
Jika Fauzi Bowo ahli dalam hal birokrasi, Jokowi -sebagai pengusaha- adalah ‘korban’ dari berbelit-belitnya birokrasi pemerintahan. Dalam salah satu pidatonya Jokowi bercerita sebagai pengusaha, Jokowi sempat merasakan kesulitan mengembangkan usahanya karena terbentur masalah birokrasi. Untuk mendapatka ijin usaha, diperlukan waktu setidaknya 8 bulan. Majunya Jokowi menjadi walikota solo, tak lepas dari dorongan untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di kota Solo. Dan fakta menunjukkan, dengan berbekal pengalaman sebagai “korban birokrasi” Jokowi telah secara signifikan berhasil memperbaiki birokrasi di kota solo. Pengurusan KTP yang sebelumya diperlukan waktu berminggu-minggu dapat dipercepat menjadi hanya 1 jam. Begitu pula pengurusan ijin usaha, yang sebelumnya memerlukan waktu 8 bulan dapat dipangkas menjadi hanaya 6 hari saja.
“Penerus” Vs “Pendobrak”
Tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal, Fauzi Bowo, telah berhasil meneruskan kebijakan-kebijakan Gubernur sebelumnya. Seperti terlihat dari terus beroperasinya bus way yang telah dirintis oleh Sutiyoso, gubernur pendahulunya. Namun demikian, tidak semua kebijakan dan perencanaan yang telah dirintis Gubernur sebelumnya dapat dilanjutkan. Projek monorail terhenti, pembangunan MRT pun tersendat sendat. Lebih disayangkan lagi , tidak hanya kebijakan yang diteruskan oleh Fauzi Bowo, masalah-masalah krusial yang dihadapi Gubernur sebelumnya seperti banjir dan kemacetan juga terus berlanjut tanpa penyelasaian berarti yang dapat dirasakan oleh penduduk Jakarta.
Berbeda dengan Fauzi Bowo, rekam jejak Jokowi selama menjabat walikota Solo menunjukan bahwa Jokowi adalah seorang pendobrak. Mobil ESEMKA, beroperasinya Tram dikota Solo, serta pemindahan pasar secara sukarela tanpa penggusuran adalah beberapa contoh dobrakan, perubahan besar-besaran yang telah dilakukan Jokowi di kota Solo.
Korup vs Bersih
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2011 mendapat “opini wajar tanpa pengecualian” (WTP). Dalam berbagai kesempatan, Foke membangga- banggakan pencapaian ini. Namun demikian, pencapaian ini agaknya masih belum dapat mengangkat citra pemerintahan DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Foke, adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi. Apalagi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diberikan untuk pertama kalinya didapat setelah Foke memerintah lebih dari 4 tahun. Selama 3 tahun berturut turut sebleumnya opini LPKD Provinsi DKI jakarta hanya mendapat opinin “Wajar Dengan Pengecualian”.Pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan.
Selain itu, laporan PPATK yang mengungangkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta paling marak melakukan tindak pidana korupsi, menguatkan persepsi masyarakat bahwa Pemprove DKI jakarta dibawah kepemimpinan Foke, tidak bersih dari korupsi.
Di sisi lain, Jokowi dikenal sebagai tokoh yang bersih. Bung Hatta Anticorruption Award yang diterma Jokowi tahun 2010 dan dinobatkannyaJokowi sebagai satu dari 10 Tokoh yang mengubah Indonesia oleh Majalah Tempo di tahun 2008, semakin menguatkan integritas Jokowi sebagai tokoh yang bersih dari korupsi. Pemerintahan kota solo yang bersih dari korupsi, dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat kota Solo. Tak heran, jika pada periode jabatan kedua di kota Solo, Jokowi mampu meraih lebih dari 90% suara warga kota Solo, tanpa harus mengeluarkan banyak energi dan dana untuk kampanye.
**
Jakarta adalah Ibukota, kota terpenting di Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan: runtuhnya status Quo di Jakarta adalah awal dari runtuhnya status quo di Indonesia. Runtuhnya statsu quo adalah awal dari perubahan.
Dalam berbagai kejadian masa lalu upaya meruntuhkan status quo bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan tidak jarang “Status Quo” tampil sebagai pemenang mengalahkan kekuatan pembaharuan.
Lalu, bagaimana halnya dengan Jakarta? Apakah status quo, ataukah gerakan pembaharuan yang akan tampil sebagai pemenang dalam pertarungan ini? Semuanya akan ditentukan oleh penduduk Jakarta pada tanggal 20 September mendatang.
Singapura, 15 September 2012
S U M B E R
Posting Komentar untuk "Hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta Masuk Koran Harian Terbesar di Singapura"